IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIJINAN DI KOTA PEKALONGAN

Dengan diundangkannya UU . Nomor. 22 tahun 1999 yang di sempurnakan menjadi UU. Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kab./Kota menjalankan sistim Pemerintahan dengan otonomi Daerah yang salah satu tugas utamanya adalah menjalankan fungsi pelayanan umum ( publik service) yang merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintahan. Kota Pekalongan merupakan Daerah otonomi, dengan pelaksaan pelayanan bidang perijinan, ditinjau dari aspek keadalian , aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan serta tehnis pelayanan belum mencerminkan yang diharapkan oleh masyarakat, untuk mengangkat permasalahan tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan metode pendekatan sosio-legal dan metoda analisa kualitataif. Untuk lebih memberdayakan wajib pajak/retribusi terkait dengan Pelayanan Perijinan maka, perlu adanya sikap/tindakan dari Pemerintah melalui Pejabat, Petugas Perijinan agar lebih ditingkatkan kinerjanya dan tidak menyalah gunaan kewenangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis ungkap ternyata penyimpangan-penyimpangan dari Pelayanan Perijinan bukan semata-mata dari wajib pajak/retribusi tetapi kesalahan dari komponen yang terkait, yaitu belum dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan Daerah Tentang Perijinan. Untuk dapat mengantisipasi hal tersebut perlu mencerminkan asas keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan ditempuh langkah dengan cara pelayanan Perijinan yang baik, dengan menetapkan model Perijinan satu atap agar dapat terpuaskan wajib pajak/retribusi serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh antara lain kepastian membayar dan tanggal waktu yang ditentukan