Analisis Maslahah Mursalah terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan obyek penelitian. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. (2) Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang pandangan Kepala KUA Wiyung Kota Surabaya tentang Kebijakan Surat Pernyataan belum Menikah. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, merupakan kebijakan sebagai bentuk preventif yang wajib dibuat oleh calon pengantin. Berlakunya kebijakan surat pernyataan belum menikah tidak lain karena sifat kehati-hatian, yang menjadi penguat terhadap perlindungan hak calon pengantin dikemudian hari, diantaranya penipuan, pemalsuhan identitas serta meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum dari pada komitmen perkawinan itu sendiri. Kebijakan surat pernyataan belum menikah sangat dianjurkan dalam Islam, karena termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyah. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga perkawinan, yakni dalam menjaga keturunan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka dengan adanya surat pernyataan ini diharapkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bisa konsisten, agar dalam penerapan kebijakan ini dapat maksimal. Selain itu, dapat memberikan pemahaman bagi calon pengantin selaku pihak yang bersangkutan, sehingga diharapkan dapat mematuhi prosedur yang sudah tertuang dalam aturan yang berlaku guna melindungi hak dan kewajiban calon pengantin dikemudian hari serta mempermudah kinerja PPN dalam proses pencatatan nikah