PERANAN BADAN REINTEGRASI ACEH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MANTAN NARAPIDANA POLITIK GAM TAHUN 2015-2017

ABSTRAKBadan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan sebuah lembaga yang menangani proses reintegrasi terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. BRA lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM atau Memorandum of Understanding, MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 6 tahun2015 tentang BRA serta MoU Helsinki merupakan landasan pedoman BRA dalam menjalankan peranannya. Masalah yang kemudian muncul yaitu belum terealisasi sepenuhnya proses reintegrasi terhadap mantan narapidana politik GAM, hal ini dibuktikan dengan adanya demonstrasi dari mantan narapidana politik GAM yang berlangsung dari tahun 2016 sampai 2018 dengan tuntutan alokasi tanah, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan BRA dan mengkaji hambatan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM tahun 2015-2017 yaitu, pertama bantuan pemberdayaan ekonomi, kedua bantuan sosial, ketiga jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, kelima rehabilitasi fisik, mental, dan psikososial. Adapun juga hambatan BRA yaitu, pertama lemahnya sinergi antar lembaga, kedua belum tersedianya data yang valid, ketiga kendala penentuan kebutuhan strategis dan penyusunan perencanaan, keempat keterbatasan anggaran, kelima penyaluran bantuan belum transparan dan aspiratif, keenam tingginya nilai politis yang memperlihatkan sisi nepotisme, ketujuh lemahnya desain program yang dijalankan BRA. Disarankan dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM hendaknya, Pemerintah RI agar mengucurkan anggaran untuk reintegrasi melalui APBN karena dana APBA belum sesuai dengan jumlah kebutuhan di lapangan, dan BRA segera merampungkan data base keseluruhan sasaran penerima bantuan, serta harus adanya perencanaan program yang tepat sasaran, diperlukannya evaluasi secara mendalam terhadap program yang sudah dijalankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan agar sistem penyaluran bantuan transparan dan aspiratif.Kata Kunci : BRA, MoU Helsinki, Reintegras