DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM NALAR MAQÂṢIDÎ: STUDI KASUS ATAS PERPINDAHAN AGAMA

Salah satu persoalan kontemporer yang banyak menyita perhatian para sarjana Muslim adalah masalah kebebasan beragama dan pindah agama (konversi). Hal ini berkaitan dengan ketentuan hukuman mati bagi orang murtad yang secara khusus diatur dalam hukum Islam (fikih). Mayoritas ulama fikih sepakat untuk menerapkan hukuman mati bagi orang murtad. Sementara beberapa ulama lain tidak sepakat dengan ketentuan tersebut. Perdebatan ini pada gilirannya mempengaruhi pemikir-pemikir maqâṣidî. Mereka merespon isu kebebasan beragama dan pindah agama yang telah diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menggunakan perspektif maqâṣidî—sebagai sebuah keilmuan baru yang sedang marak diperbincangkan. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana nalar maqâṣidî mengelaborasi konsep ḥifẓ ad-dîn (memelihara agama) dan al-ḥurriyah (kebebasan) untuk merespon kebebasan beragama? Bagaimana nalar maqâṣidî mendialogkan konsep ḥifẓ ad-dîn untuk merespon pindah agama ketika dihadapkan dengan konsep hukuman mati bagi orang murtad? Penelitian ini menggali data kepustakaan dari literatur-literatur maqâṣidî, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana nalar maqâṣidî mengelaborasi konsep ḥifẓ ad-dîn dan al-ḥurriyah untuk merespon kebebasan beragama dan bagaimana nalar maqâṣidî mendialogkan konsep ḥifẓ addîn untuk merespon pindah agama ketika dihadapkan dengan ketentuan hukuman mati bagi orang murtad. Dalam hal ini, penyusun mengetengahkan teori ḥifẓ addîn perspektif klasik dan teori ḥifẓ ad-dîn perspektif kontemporer. Selain itu, penyusun juga menggunakan teori qirâ’ah târîkhiyyah-‘ilmiyyah-maqâṣidiyyah (cara baca kontekstual) Amin Abdullah untuk menganalisis dalil yang mereka gunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para sarjana maqâṣidî kontemporer mengembangkan konsep ḥifẓ ad-dîn dari sekedar melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan menghindarkan diri dari larangan-larangannya, seperti syirik dan murtad ke perlindungan terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari memelihara agama (ḥifẓ ad-dîn). Beberapa sarjana maqâṣidî lain menggunakan konsep al-ḥurriyah sebagai bagian dari maqâṣid asy-syarî’ah dalam merespon masalah kebebasan beragama. Namun demikian, menurut nalar maqâṣidî tradisional, kebebasan beragama ini tidak berimplikasi terhadap kebebasan pindah agama (murtad). Kemurtadan merupakan perbuatan yang akan mencegah terwujudnya kemaslahatana agama. Sehingga ia dilarang dan diancam dengan hukuman mati bagi setiap Muslim yang melakukannya. Sementara menurut nalar maqâṣidî progresif, konsep ḥifẓ ad-dîn perspektif klasik harus dikembangkan ke konsep ḥifẓ ad-dîn kontemporer. Mengingat murtad merupakan konsep klasik yang memiliki nuansa sosial dan politik berbeda dengan nuansa sosial dan politik masyarakat sekarang. Oleh karena itu, pengembangan konsep ḥifẓ ad-dîn klasik yang menekankan hukuman mati bagi orang murtad menjadi perlindungan terhadap kebebasan beragama dan pindah agama dalam perspektif ḥifẓ ad-dîn kontemporer