ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017)

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rumah tangga akan selalu mengalami cobaan untuk menguji seberapa kuat ikatan tersebut, ujian tersebut dapat berupa faktor ekonomi, psikologi, poligami dll. Poligami merupakan permasalahan yang populer dan masih eksis hingga saat ini dan sering disandingkan dengan ajaran agama Islam, namun dengan perkembangan zaman mulai muncul gerakan perlawanan terhadap praktik poligami dari beberapa kalangan di antaranya kaum feminis. Dalam ajaran agama poligami merupakan sebuah kebolehan namun dengan berbagai syarat yang ditentukan. Undang-undang No 1 tahun 1974 kemudian memberikan batasan dan syarat untuk melakukan poligami sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2, sehingga poligami akan dikatakan baik apabila memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 tersebut. Pengadilan Agama Sleman telah menerima 9 kasus izin poligami pada tahun 2017, dari keseluruhan permohonan tersebut diberikan izin oleh majelis hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam hal ini cendrung melonggarkan izin poligami. Berangkat dari permasalahan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana kesadaran para hakim terhadap isu keadilan gender dalam perkara izin poligami sehingga peneliti memberi judul Penelitian "Analisis Gender Terhadap Putusaan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data skunder. Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu putusan hakim pengadilan agama sleman tentang izin poligami pada tahun 2017 yang berjumlah 8 kasus dan data skunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, Kompilasi hukum Islam, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku karya para ahli. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman cendrung menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penekanan pada beberapa poin seperti Pasal 4 ayat 2 bersifat fakultatif dan Pasal 5 merupakan kumulatif, selanjutnya majelis hakim cendrung menggunakan alasan izin istri sebagai dasar hukum penetapan izin poligami. Selanjutnya dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim kurang berkeadilan gender dan kurang memenuhi kriteria penegakan hukum yang baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan gender, dalam hal ini poin ketiga dan keempat dari teori Herien Puspitawati yakni kesamaan kontrol dan pengambilan manfaat, begitupula tidak menerapkan kepastian hukum secara baik