PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA KASUS PERCERAIAN DI YOGYAKARTA

Problematika dalam permasalahan perceraian sering dihadapi oleh kaum miskin, sehingga dibutuhkan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian kasus perceraian tersebut. Peranan dalam pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum tersebut adalah LBH APIK Yogyakarta. Secara khusus, LBH APIK Yogyakarta memfokuskan pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan hanya diperuntukkan bagi perempuan pada kasus perceraian. Penelitian ini untuk melihat Mengapa LBH APIK Yogyakarta hanya menangani kasus perceraian terhadap perempuan serta Bagaimana efektifitas peran LBH APIK Yogyakarta dikaitkan dengan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan di LBH APIK Yogyakarta. Penelitian ini menggali bagaimana peran LBH APIK Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum terhadap kasus perceraian. Penelitian ini kualitatif, bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap penyelenggara bantuan hukum yang ada di LBH APIK Yogyakarta. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) argumentasi LBH APIK Yogyakarta hanya khusus klien perempuan karena; perempuan merupakan pihak yang selalu dirugikan dalam perceraian, mayoritas perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kasus hukumnya sendiri, dan secara Role Playing perempuan merupakan aktor yang tertekan setelah mengalami perceraian. (2) pelayanan yang diberikan LBH APIK Yogyakarta berdasarkan Substansi Hukum terdapat kurangsesuaian pada Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berdasarkan Struktur Hukum sudah sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU No. 16 Tahun 2011, serta berdasarkan Budaya Hukum masyarakat Yogyakarta sadar betul akan pentingnya LBH, mereka menyadari bahwa pengadilan bersifat pasif dan LBH bersifat aktif untuk memecahkan masalah hukum masyarakat