TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA KENCANA BANGSA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan disegala bidang. Hal ini dikarenakan pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, baik itu pembangunan gedung, pusat listrik, dan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah dengan pemborong. Seperti halnya dengan pembangunan jembatan Glondong-Karangsono, pihak pemerintah menunjuk langsung CV. Putra Kencana Bangsa dalam menyelesaikan proyek. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan jembatan Glondong-Karangsono ditinjau dari segi yuridis dan normatif yang mana dalam penyelesaiannya terdapat hambatan yang menyebabkan CV. Putra Kencana Bangsa mengalami wanprstasi. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, dianalisis dengan teori perjanjian pemborongan dan wanprestasi menurut KUHPerdata serta akad istishna’ sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan Jembatan Glondong-Karangsono ditinjau dari KUHPerdata dan istiṣna’ melalui data dan hasil wawancara atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya, pihak CV. Putra Kencana Bangsa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Upaya penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara tetap memenuhi perjanjian dengan disertai pembayaran denda yang telah disepakati. Sanksi yang diterapkan tersebut tidak bertentangan dengan KUHPerdata maupun hukum islam yaitu akad istiṣna’. Selain ditinjau dari KUHPerdata, pelaksanaan perjanjian ini juga ditinjau dari perspektif hukum islam dan telah sesuai dengan akad istiṣna’