KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGISTRASISIM CARD DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JUAL BELI ONLINE YANG AMAN (TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM MUAMALAT)

Kegiatan perdagangan dimasyarakat sangat berkembang cepat. Transaksi e-commerce tidak jauh beda dengan transaksi jual beli secara langsung atau konvensional. Kontrak atau akad yang digunakan secara elektronik, karena penjual dan pembeli tidak bertatap secara langsung. Hal ini sangat banyak kemungkinan adanya celah antara salah satu pihak ataupun keduanya untuk melanggar atau melakukan tindakan yang merugikan. Maka dari itu sangat diperlukan mengenai hak-hak terhadap konsumen dan sistem keamanan. Perlindungan konsuumen sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mengenai transaksi secara elektronik sudah diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai pelaksana dari UU ITE. Mengenai keamanan dalam transaksi digital Mentri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Mentri No. 12 Tahun 1016 tentang Registrasi Pelayanan Jasa Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut skripsi ini membahas mengenai sistem jual beli online yang aman dan merelevansikannya terhadap pelaksanaan registrasi SIM Card, mengacu pada Hukum Islam (Muamalat), dan Hukum Positif ( Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Mentri). Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini metode Library research atau penelitian pustaka yaitu dengan mengutamakan bahan perpustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini dilihat dari normative bahwasanya problematika jual beli online dapat diselesaikan dengan khiya>r ‘aib, dan jika melihat dari hukum positif bahwasanya problematika jual beli kurang relevan mengenai sistem keamanan, masih banyak celah dalam sistem registrasi simcard guna melancarkan dan memeberi keamanan transaksi non-tunai, dan masih banyak celah dalamsistem jual beli secara online. Pemerintah harus memiliki regulasi untuk mendirikan suatu lembaga guna melindungi konsumen khususnya jual beli secara online. Pemilik usaha online harus mendaftrakan diri dan mengisi validitas diri, pemerintah dapat memberikan nomor registrasi tersebut kepada semua calon konsumen agar sebelum membeli dapat melihat identitas pemilik usaha dan barang jenis apasaja yang diperjual belikan. Disini pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih tertata dan mudah khususnya dalam keamanan jual beli online