POLITIK HUKUM PEMBATASAN PERMOHONAN SENGKETA SELISIH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan alternatif jalan yang ditempuh bukan merupakan tatanan yang paling sempurna. Pasca reformasi, menunjukkan bahwa praktek demokrasi dalam bentuk partisipasi rakyat yang termanifestasi melalui pemilihan secara demokratis untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun demikian, dalam prakteknya sering kali menimbulkan sengketa selisih hasil suara pemilihan kepala daerah. Selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan prasyarat pengajuan sengketa selisih perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang memunculkan persoalan dalam penelitian ini, politik hukum apakah yang mendasari ketentuan Pasal 158 sebagai sistem ambang batas (treshold)? Bagaimana upaya dan implementasi Mahkamah Konstitusi dalam mengemban kewenangan menangani sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala daerah sebagaimana dalam menindaklanjuti ketentuan Pasal 158? Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berkaitan dengan politik hukum Pasal 158 UU Pilkada (sistem treshold) dan nilai hukum dari pembatasan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka rumusan politik hukum pembatasan sengketa PHP Daerah memiliki maksud dan tujuan yang tidak hanya sebagai pengaturan ketertiban umum, akan tetapi ketentuan pembangunan hukum yang sesuai dengan daya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersumber secara tidak langsung melalui UU Pilkada dan ditindaklanjuti melalui bentuk hukum PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), dalam menyongsong atas kontrol kekuasaan kehakiman serta dalam sistem selisih hasil batas perhitungan yang wajar. Demikian hal, tujuan politik hukum ini memiliki arah dan tujuan pembangunan hukum ‘keteraturan’ dalam menjamin keberlangsungan penegakan hukum serta keadilan prosedural maupun keadilan substansial dalam menilai perkembangan mengenai sistem sengketa pilkada dalam menegakkan sistem domokrasi yang berkeadilan dan beradab