PENJAMINAN AKTA KELAHIRAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA KOPERASI (STUDI KOPERASI SERBA USAHAMITRA SEJAHTERA PURWOREJO

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi dalam kedudukan sebagai tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai atau melanjutkan usahanya, salah satunya melalui lembaga koperasi. Pinjaman yang dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja dengan menggunakan jaminan akta kelahiran. Pinjaman yang diberikan dengan menggunakan jaminan akta kelahiran cukup beresiko bila dilihat dari cara pengikatannya. Karena jaminan menggunakan akta kelahiran tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam pengikatan maupun penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Legalitas akta kelahiran sebagai jaminan kredit di Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang terjadi di KSU Mitra Sejahtera Purworejo ditambah dengan referensi lain seperti buku, KUH Perdata dan Undangundang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas akta kelahiran sebagai jaminan suatu perjanjian kredit dapat ditinjau dari dasar hukum perjanjian, yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya poin (1) yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. menjadi pedoman utama bahwa akta kelahiran merupakan jaminan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan mendatangani isi perjanjian kredit tanpa paksaan. Proses penyelesaian masalah dalam perjanjian kredit ini dilakukan dengan jalur non-litigasi, yaitu dengan negosiasi mengedepankan musyawarah mufakat untuk menghasilkan win-win solution.. Penanganannya dengan melakukan analisa tingkat kelancaran pengangsuran. Selain itu, untuk menjamin berjalannya program pinjaman kredit dikarenakan kerugian tidak tercapai pelunasan kredit, terdapat dana cadangan yang diambil dari dana sisa hasil usaha dan juga dana dari program pembiayaan LPDB yang merupakan program yang inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga