PELAKSANAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MENGHADIRKAN SAKSI DAN KORBAN WARGA NEGARA ASING

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam suatu proses pengungkapan peristiwa tindak pidana tidak luput akan pentingnya peran saksi dan korban. Di era globalisasi seperti saat ini, bukanlah hal yang baru ketika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada prosesnya Jaksa ataupun Kepolisan harus mendatangkan saksi warga negara asing (WNA) dari luar negeri untuk menyampaikan kesaksiannya di Indonesia. Namun setelah mencermati Undang-Undang No 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang No 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menunjukan tidak ada nya aturan di dalam undang-undang tersebut mengenai mekanisme dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing yang berada di luar negeri atau di luar wilayah teritorial negara Indonesia, tentu hal ini dapat menimbulkan permasalahan dan kendala bagi LPSK. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertatik meneliti tentang mekanisme menghadirkan saksi dan korban waga negara asing yang dilakukan oleh LPSK Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research) yang datanya diambil langsung dari dari Tenga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan Dalam penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan upya Kerjasama Internasional berupa Mutual Legal Assistance (MLA), dimana negara bisa melakukan upaya bantuan hukum ke negara lain dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di sidang pengadilan. Kemudian Police to police Assistance untuk mencari bukti awal dari suatu tindak pidana, yang merupakan langkah awal sebelum melakukan MLA . Dalam menghadirkan saksi dan korban warga negara asing ke Indonesia LPSK menggunakan Undang –Undang No 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana yang dijadikan dasar hukum atas upaya Kerjasama Internasional tersebut