PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ATAS ADANYA GUGATAN HARTA BERSAMA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA

Suatu hubungan utang-piutang, Jaminan merupakan sarana pengaman bagi kreditor untuk mengamankan hak-nya dalam pelunasan hutang apabila debitor wanprestasi. Utang-piutang yang diikuti dengan jaminan Hak Tanggungan, kreditor diberi kewenangan oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan untuk melindungi hak-nya dengan melakukan pelelangan harta jaminan debitordi depan umum di kantor lelang tanpa persetujuan debitor terlebih dahulu(parate eksekusi). Dalam Prakteknya dilapangan banyak terjadi gugatan atas tindakan kreditor tersebut dengan alasan barang yang dijaminkan debitor merupakan harta bersama perkawinan.Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersamadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai pihak pelaksana pelelangan umumapakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana penjaminan hak tanggungan yang merupakan harta bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Memulai data-data yang bersumber dari hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka(library research) yangmenggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis ketentuan penjaminan Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis ketentuan pelaksanaan parate eksekusi objek Hak Tanggungan serta sumber-sumber hukum yang berlaku dan mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan parate eksekusi objek Hak Tanggungan atas adanya gugatan harta bersama yang diterapkan dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama didahulu dengan perjanjian bahwa hutang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan karena merupakan perjanjian ikutan, kemudian pembuatan APHT antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, yaitu suami atau isteri yang disetujui kedua belah pihak dengan kreditor. Hal ini untuk memenuhi syarat spesialitas. Selanjutnya pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor iv Pertanahan untuk memenuhi syarat publisitas.Selanjutnya Ada 2 (dua) Sikap KPKNL apabila terjadi gugatan terkait kepemilikan hak harta bersama yaitu: 1). Sikap KPKNL terhadap Putusan Nomor 105/Pdt. G/2012/PN. Yk yaitu dengan menyerahkan kelanjutan proses lelang kepada Penjual/Pemohon lelang untuk melanjutkan permohonan lelangnya atau tidak, karena gugatan berasal dari suami atau isteri Debitor/Tereksekusimaka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) tetap dilaksanakan.2) Sikap KPKNL terhadap Putusan Nomor62/Pdt/2017/PT.Yyk. yaitu dengan membatalkan rencana lelang yang dimohonkan Pemohon/Penjual lelang, karena gugatan berasal dari pihak selain debitur/tereksekusi dan suami atau isteri debitur/tereksekusi, maka lelang eksekusi Pasal 6 UUHT(parate eksekusi) tidak dapat dilaksanakan