RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUASAAN LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG BANTEN

Penelitian ini berjudul “Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten”. Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber kehidupannya. Tumpang tindih batas wilayah, perbedaan zonasi antara Hutan Adat dengan TNGHS, mengakibatkan perebutan sektor agraria tersebut, sehingga terjadilah konflik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik agraria dan teori resolusi konflik. proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. Pemaparan hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini medeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan TNGHS, yaitu: paradigma kebijakan pemerintah, kekuasaan penentu kebijakan yang tidak memihak masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan, yang seharusnya kebijakan membuat masyarakat merdeka tetapi dalam praktiknya kebijakan pemerintah tersebut justru mengancam hidup masyarakat disekitar kawasan hutan. Ketidakpastian sistem hukum masyarakat adat, hal ini yang memudahkan Taman Nasional mengklaim hutan Adat Kasepuhan Karang masuk kedalam hutan Negara. Kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Karang yang menjaga tradisi leluhur dengan menjaga hutan adatnya membuat masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendorong pemerintah desa memprjuangkan bersama dan mengembalikan hak-hak masyarakat atas kawasan hutan adat tersebut. dalam proses resolusi konflik yang dilakukan melalui tahapan: dialog, antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan juga dengan KLHK,untuk mendorong pembuatan Perda pengakuan masyarakat Adat, selanjutnya melakukan negosiasi, tahap ini dilakukan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kepada Pemda, KLHK dan pihak-pihak terkait.Tahapan selanjutnya yaitu mediasi yang merupakan tahapan terpenting dalam proses resolusi konflik di Kasepuhan Karang, karena lahirnya Perda pengakuan masyarakat adat dan lahirnya SK penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Setelah ditetapkannya hutan adat Kasepuhan Karang, pemerintah Desa mulai melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan ekowisata, penguatan masyarakat adat, pembentukan koperasi dan penguatan PKK di Desa tersebut