RILIS NAMA MUBALIG OLEH KEMENTERIAN AGAMA

Keberadaan para pemuka agama telah memberikan peran dan fungsi dalam perkembangan budaya, dakwah keagamaan, transmisi keilmuan, pendidikan keagamaan, perubahan sosial dan pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan, dan pembentukan corak pemikiran keagamaan masyarakat sekitar. Bahkan para pemuka agama juga dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, perjuangan kemerdekaan, perkembangan politik lokal, dan perkembangan wacana keagamaan di masyarakat. Namun, belakangan ini marak terjadi penyimpangan dari apa yang seharusnya. Dakwah-dakwah sarat akan perilaku-perilaku provokasi, ujaran kebencian, radikal. Kegelisahan ini mengantarkan penulis untuk tertarik meneliti tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama. Peneltian ini mengkaji tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan teori maslahah mursalah yang mengkaji tentang hukum dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari kebinasaan yang tidak diatur oleh nash tetapi masih relevan dengan hukum universal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada kedudukan rilis mubalig dan hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih dan memusatkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyusun pola hubungan dari hasil penelitian dalam bentuk naratif kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang telah Diperoleh Hasil penelitian menunjukan: pertama, kedudukan rilis hanya sebagai dokumen pribadi milik Kemenag. Rilis ini hanya menyajikan kop surat Kementerian Agama dan nama-nama mubalig, dan rilis ini bukan produk hukum, sehingga keberadaannya tidak mengikat. Kedua, pandangan maslahah mursalah terhadap hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis terdapat dimensi maslahah dan tidak maslahah. Adapun dimensi maslahahnya kemenag melayani permintaan tersebut. Sedangkan dimensi tidak maslahahnya yaitu, rilis mubalig tidak mampu menekan angka tingginya perilaku menyimpang dalam ceramah, jumlah 200 mubalig tidak mampu mencukupi kebutuhan se Indonesia, pemilihan nama tidak merata dalam tiap-tiap daerah, didalam menjaring nama tidak ada prosedur (uji kompetensi) mubalig, dan tidak ada implikasi apapun bagi mubalig yang telah terdaftar