KEMANDIRIAN DESA DI KECAMATAN SRUWENG MENURUT PRESPEKTIF MAŞLA AH MURSALAH ( Studi Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Desa Tahun 2014)

Sebuah peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang diterbitkan untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegra. Dalam ruang lingkup sistem pemerintahan saat ini yang lebih mengedepankan sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah, maka dianggap perlu untuk memberikan peraturan perundang-undangaan, oleh sebab itu, maka lahirnya Undang-Undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan pedoman oleh desa sebagai pedoman pelaksanaan otonomi desa. Berkaitan dengan undang-undang desa maka penulis ingin menjelaskan tentang implementasi Undang-Undang desa di beberapa desa di Kecamatan Sruweng. Setiap desa tentunya menginginkan sebuah kemandiran, akan tetapi kondisi itu belum dirasakan oleh masyarakat desa di kecamatan Sruweng, kabupaten Kebumen yakni masih ada beberapa desa yang belum mandiri. Selain itu manajemen Pemerintah dalam meninjau kemandirian desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Kecamatan Sruweng masih belum maksimal sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Implementasi undang-undang desa dalam pegelolan pemerintahan di kecamatan Sruweng juga tidak diterapkan, sehingga terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang merata. Dalam penelitian ini, penulis berusaha membedah dan menjelaskan kemandirian desa dengan obyek di kecamatan Sruweng menurut Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 butir 12 Tahun 2014. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang menggunakan data penelitian di lapangan sebagai sumber data utama.Obyek penelitian ini Kecamatan Sruweng. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Penulis mencoba meneliti tentang kemandirian desa di kecamatan Sruweng menurut Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 butir 12 Tahun 2014 dalam perspektif Maşlah ah Mursalah. Adapun Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng telah sesuai dengan peraturan yang ada. Sebab sebagian besar kebijakan yang ada telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Artinya, secara tidak langsung pemerintah di Kecamatan Sruweng telah menjalankan amanah pemerintahan yang sesuai dengan tujuan Syariat Islam. Atau dengan bahasa lain telah sesuai dengan konsep maşla ah mursalah