PROBLEMATIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ( STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem ketatanegaraan dengan konsep separation of power dan check and balance. Tidak ada lembaga tertinggi negara, yang ada lembaga tinggi negara. Melalui amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara diberikan perluasan hak, yakni hak interpelasi, hak angket, hak imunitas dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan tersebut secara rinci diatur dalam undang-undang MD3. Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil revisi undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal problematis, yakni tentang “ penambahan kursi pimpinan DPR” , “ penghinaan parlemen” , “DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan kepolisian” dan “ hak imunitas DPR.” Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis implikasi problematika kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka, dengan cara menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian teknik keabsahan data menggunakan cross-check dengan kepercayaan dan keterahlian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan al-sulthah al-tasyri’iyah. Merupakan suatu konsep tentang lembaga legislatif dalam perspektif Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukan dengan diberlakukannya Undang- Undang MD3 dapat berimplikasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga yang super power. Disisi lain bertolak belakang dengan prinsip jalb almaslahih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) yang menjadi pedoman anggota al-sulthah al-tasyri’iyah dalam membuat dan menetapkan hukum. Pertama, penambahan kursi pimpinan DPR bertendensi hanya untuk kepentingan politik pragmatis semata dan cenderung bersifat transaksional, daripada mewujudkan kinerja dewan yang semakin kapabcl. Kedua, diberikannya kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian bertendensi pada penyalahgunaan kekuasaan dan dapat berakibat pada penegakan hukum di Indonesia yang semakin sporadis. Ketiga, diberlakukannya pasal penghinaan terhadap parlemen mempunyai kecenderungan DPR menjadi lembaga yang anti kritik. Keempat, diberikannya hak imunitas DPR, dimana pemeriksaan anggota dewan yang terindikasi melakukan tindak pidana haras mendapat izin presiden dan pertimbangan MKD rawan terjadi manipulasi. Hal ini bahkan akan semakin mempersulit proses pemeriksaan dan penegakan hukum di Indonesia