KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Jumlah anak usia pendidikan dasar dan menengah yang tidak sekolah masih tinggi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Selama ini penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Padahal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki SLB. Data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, 62 diantaranya tidak memiliki SLB. Jumlah 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesiapun baru 10 persen yang bersekolah di SLB. Penelitian ini merupakan penelitian non interaktif (non interactive inquiry) disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi atau dokumen (content or document analysis) ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil- hasil penelitian. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang dimaksud pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta ddik pada umumnya. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam maupun luar negeri. 2) secara keseluruhan penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat SMP di Indonesia belum sesuai dengan kebijakan yang ada. 3) Keadaan guru pendamping khusus yang ada belum memenuhi kualifikasi pendidik, serta keberadaannya (kuantitasnya) masih minim sehingga belum mencukupi kebutuhan peserta didik