Tesis ini membahas tentang pemohonan judicial review atas Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan. Adapun pokok persoalan yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah pasal Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menghalangi kerja-kerja advokasi kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Pemohon juga menilai bahwa tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga usia nikah layak untuk di naikkan. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Berangkat dari hal tersebut, maka fokus permasalahan yang di diskusikan dalam p...
Tesis ini membahas tentang permohonan Judicial Review Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang N...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Penelitian ini menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang mana terdap...
Permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh mantan narapidana yang ak...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang menolak ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dari putusan Judici...
INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review (Pengujian ...
Pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi...
Secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24...
ABSTRAK Skripsi ini membahas dua Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ...
Anbar Jayadi mahasiswa hukum bersama para alumni UI, mengajukan permohonan judicial review (uji mate...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada di Indonesia belum memiliki ...
Tesis ini membahas tentang permohonan Judicial Review Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang N...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Penelitian ini menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang mana terdap...
Permohonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh mantan narapidana yang ak...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang menolak ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dari putusan Judici...
INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review (Pengujian ...
Pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi...
Secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24...
ABSTRAK Skripsi ini membahas dua Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ...
Anbar Jayadi mahasiswa hukum bersama para alumni UI, mengajukan permohonan judicial review (uji mate...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada di Indonesia belum memiliki ...
Tesis ini membahas tentang permohonan Judicial Review Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang N...
Sinta Devi Ambarwati, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT...
Penelitian ini menganalisis tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 yang mana terdap...