AINUL BADRI, NIM. 14370039 (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 / PUU-XV/2017

Sejak bangsa Indonesia diproklamasikan oleh para Founding Father pada 17 Agustus 1945, sejak saat itu pula bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan menganut sistem demokrasi, maka bangsa Indonesia dalam implementasinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebab, hak asasi manusia merupakan salah satu pilar bagi suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu demokrasi akan kehilangan maknanya manakala kebebasan berekspresi absen dalam Negara dimana demokrasi tersebut hendak atau sedang diterapkan. Bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berekspresi yang didalamnya juga terkandung hak kebebasan pers, berserikat, dan mengeluarkan pendapat di muka umum harus dilindungi oleh Negara maupun sebuah Universitas yang notabenenya merupakan sebuah miniatur Negara. kebebasan berekspresi ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat dibelenggu dengan cara apapun. Kebebasan berekspresi ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library reseacrh) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif-analitik. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, bulletin, maupun perundang-undangan, kemudian dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang komprehensif. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori Etika Kepemimpinan dalam Islam Menurut Al-Mawardi. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa, sikap Rektor UIN Sunan Kalijaga pada waktu itu, yakni bapak Akh. Minhaji dalam melarang pemutaran film senyap adalah sebuah sikap yang benar menurut etika kepemimpinan al-Mawardi. Sebab, Rektor berusaha melindungi kampus dan mahasiswa dari ancaman anarkis yang dilakukan oleh ormas Islam reaksioner. Rektor sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah Universitas harus mengayomi, melindungi dan memberikan fasilitas terhadap kegiatan mahasiswa, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang. Disisi lain, masyarakat Indonesia yang terdampak doktrin Orde Baru melalui agen- agen kebudayaannya, khususnya mengenai sejarah pembantai 1965, masih menganggap bahwa peristiwa itu merupakan hal yang wajar dan tidak mengaggap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Dan memposisikan ajaran Marxisme-Leninisme sebagai sebuah ajaran yang dapat mengancam stabilitas Negara. Marxisme-Leninisme dianggap sebagai suatu momok yang menakutkan