IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA

Dari tahun ke tahun pertumbuhan hotel di kota Yogyakarta semakin meningkat. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) pada tahun 2013 terdapat 1.160 hotel di wilayah DIY, yang terdiri dari 60 hotel berbintang dengan lebih dari 6.000 kamar dan 1.100 hotel kelas melati dengan 12.660 kamar. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY jumlah hotel di Yogyakarta sampai awal 2013 mencapai 401 unit terdiri dari 39 hotel berbintang dan 362 hotel nonbintang. Namun kondisi berbeda dengan kehidupan masyarakat di kota Yogyakarta, disaat maraknya pembangunan di kota ini seakan masyarakat Yogyakarta merasa terdesak oleh pembangunan hotel, mall dan apartemen yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sudah jelas bahwa lahan di Yogyakarta semakin tergerus oleh proses pembangunan. Dampaknya, masalah lingkungan terutama masalah air dan limbah terjadi, walaupun sebenarnya Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Sayangnya, langkah bijak Pemda terkesan terlambat, dan Peraturan ini hanya berlaku efektif tertanggal 1 Januari 2014. Sedangkan terkait masalah perizinan, ada 106 permohonan perizinan yang masuk ke Dinas Perizinan kota Yogyakarta per 31 Desember 2013 dan 11 izin pembangunan hotel baru telah dikeluarkan untuk dibangun diwilayah Wirobrajan, Pakualaman, Gondokusuman, Jetis, Danurejan dan Gedongtengen. Namun dengan berlakunya peraturan ini seharusnya Pemda melakukan pembatalan izin pendirian bagunan hotel, bisa saja para investor yang mengetahui peraturan ini akan diterbitkan dan berlomba-lomba untuk memasukan perizinan sebelum tenggang waktu. Seakan Peraturan Walikota (Perwal) ini hanya sebagai penghibur masyarakat yang gelisah akibat pembangunan hotel, mall, dan apartemen. Oleh sebab itu perlu dilakukan respon tanggapan dan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap pengendalian hotel, mengingat berbagai kekhawatiran pembangunan hotel ini dari sudut pandang kebutuhan wisatawan, peluang ekonomi bagi investor/swasta, pemerintah selaku regulator dan masyarakat sebagai basis daya dukung sosial pariwisata Kota Yogyakarta. Dari situ Pemerintah Daerah mencoba menimbang dan menindak lanjuti keluhan warga masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Berdasarkan hal tersebut maka penulis bertujuan untuk meneliti pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel