PENENGGELAMAN KAPAL ASING OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa dan menjadikannya poros maritim dunia. Namun realita muncul di wilayah perairan Indonesia, ialah banyaknya pihak asing yang melakukan illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing. IUUF tersebut merupakan tindakan yang paling merugikan negara. Pencurian ikan secara ilegal tersebut membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sanksi dengan cara penenggelaman kapal yang dinilai sebagai satu upaya dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara ilegal. Namun tindakan dari KKP tersebut menimbulkan kontradiksi, sebagian kalangan masyarakat mengatakan bahwa penenggelaman kapal asing bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi IUUF, spekulasi tersebut diperkuat dengan efek dari penenggelaman kapal asing akan mengganggu diplomasi antara Indonesia dan negara yang bersankutan Penelitian ini menitikberatkan pada dua hal, pertama mekanisme atau prosedur penenggelaman kapal asing dilihat dari sudut pandang siyasah dusturriyah, terutama dalam hal legislasi dan persoalan wuzarah. Kedua dalam hal kedaulatan Indonesia yang mana penenggelaman kapal merupakan suatu upaya kebebasan dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi negara. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pandangan siyasah dusturiyyah terhadap penenggelaman kapal asing IUU fishing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2) serta Bagaimana siyasah dauliyyah memandang penenggelaman kapal asing IUUl fishing tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Selain itu penelitian menggunakan teori siyasah dusturiyyah dan mengambil salah satu lingkup persoalan yakni legislasi dan wuzarah. Serta teori siyasah dauliyyah, salah satu dasar adalah al huriyyah, al huriyyah sendiri merupakan kebebasan yang mempunyai banyak arti, dalam penelitian ini kebebasan berekonomi atau memiliki harta yang menjadi acuan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, pertama, penenggelaman kapal asing bukanlah sesuatu yang menyimpang, tindakan tersebut telah sesuai dengan legislasi yang ada pada siyasah dusturiiyah baik dari sisi pemegang kekuasaan, masyarakat yang menjalankan dan isinya. Penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaksana dari penenggelaman kapal adalah pihak dari kementerian, pelaksana penenggelaman juga telah sesuai dengan persoalan wuzarah yakni wazir tafwidz. Kedua, penenggelaman kapal telah sesuai dengan dasar dari al huriyyah, karena tindakan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan ekonomi negara guna kesejahteraan masyarakat Indonesia