PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2014 (PERSPEKTIF SIYASAH)

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran dan kecurangan kemungkinan terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan. Pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan Bawaslu, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Salah satu bentuk pelanggaran di provinsi D.I.Yogyakarta yang terjadi pada pemilukada 2014 adalah adanya penemuaan pelanggaran money politics. Sehingga kekuatan uang dalam politik menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut harus ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta demi terciptanya asas pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada narasumber anggota Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta. Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan adalah dengan mengolah data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian dilakukan pembahasan dan ditemukan kesimpulan. Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam mengoptimalkan pengawasan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong seluruh pemangku kepentingan pemilu untuk menjaga dan menaati asas-asas penyelenggaraan pemilu. Penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu D.I.Yogyakarta dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu pelanggarannya, yang dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Sedangkan peran Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam perspektif siyasah merupakan upaya dalam membentengi umat dari praktik-praktik politik kotor yang akan berdampak pada kehancuran negara. Peran pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan fiqih siyasah yang berpedoman pada syariat Islam. Sehingga peran Bawaslu D.I.Yogyakarta sesuai dengan kajian fiqih siyasah untuk membendung kemudaratan- kemudaratan yang terjadi pada suatu negara