HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA (ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARI’AH ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN)

Perkawinan di bawah tangan, istilah ini tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah lain yakni perkawinan sirri. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (fikih), namun tanpa pencatatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan bukanlah persoalan baru di Indonesia. Semenjak lahirnya UU No.22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 jo UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persoalan ini sudah ada dan sampai sekarang belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan interpretasi yang berbeda-beda di antara para ahli dan pakar hukum mengenai ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah tetapi haram jika menimbulkan mudharat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis dan komparatif. Metode analisis data yang digunakan adalah induksi, yaitu berangkat dari praktik perkawinan di bawah tangan kemudian diambil kesimpulan yang besifat umum sesuai atau tidak sesuaikah dengan maqaṣid syari’ah. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif – yuridis yang berlandaskan nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua penyebab utama masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan: pertama, perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk lari dari tuntutan hukum yang muncul dari akibat suatu perkawinan. Kedua, pendapat (fatwa) ulama yang tidak secara tegas melarang perkawinan di bawah tangan, hanya dikarenakan tidak ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Oleh karena itu, mempertimbangkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di bawah tangan, ada dua solusi untuk mencegah hal tersebut. Pertama, ulama harus mengintegrasikan antara rukun perkawinan yaitu saksi dengan pencatatan (buku nikah) sehingga tidak merubah rukun perkawinan. Kedua, atau mengintegrasikannya dengan pengunguman perkawinan (walimah). Ini adalah upaya untuk, pembaharuan hukum kelurga Islam di Indonesia Kata kunci: undang-undang, fatwa, pencatatan perkawina