PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah)

Kata Kunci: Pemberdayaan, Kesejahteraan, Gerbang Kaca, Maqāṣid al-Syarī‘ah Kesejahteraan merupakan tujuan dari pembangunan Nasional sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan makmur, secara sosial, ekonomi, politik dan budaya (Pasal 27, 28, 29, 31 dan 33). Kebijakan program gerbang kaca yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan produktifitas dan daya saing. Bercermin dari kondisi riil masyarakat kampung dengan kualitas SDM yang relatif rendah, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya konkrit dalam percepatan pembangunan yang berorientasi, tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (field research), yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara, dengan menggunakan metode purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Sedangan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program gerbang kaca sebagai program unggulan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala baik secara sosio-kultural yang dihadapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan lahan atau tanah ulayat, kemudian kualitas SDM yang masih rendah baik pada aparat perangkat daerah sebagai implementator maupun masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Kendala lain adalah kondisi politis-birokratis hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik yang mendompleng pada subtansi perencanaan pembangunan, disamping itu masih terjadi pelaksanaan program oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara parsial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala berkaitan dengan pemberdayaan adalah meningkatkan kualitas aparat kampung, optimalisasi sumber daya alam, pendampingan berkala dan tuntas, pembangunan infrastruktur guna membuka akses secara efisien serta mengoptimalisasikan peran masyarakat. Secara maqasid syariah kebijakan program gerbang kaca cukup berdampak maslahah bagi masyarakat kampung hal ini jika ditinjau dari aspek dharuriyat