ANALISIS NATIONAL PAYMENT GATEWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kata Kunci:National Payment Gateway, Hukum Islam. Alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah sistem elektronik dan menjadi salah satu alternatif pembayaran. Alternatif pembayaran lewat elektronic payment merupakan dampak dari perkembangan teknologi dibidang informasi.Menaggapi perkembangan sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia memperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway), Pasal 3 ruang lingkupnya mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/ atau kartu debet, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. Kemudian melanjutkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan bahwa mata uang yang dikeluaran oleh Republik Indonesia adalah rupiah. Adapun macam-macam rupiah pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan, bahwa rupiah hanya terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam. Namun, instrumen pembayaran yang ditetapan dalam gerbang pembayaran nasional, jika dilihat dari bentuknya tercermin dari salah satu bentuk tersebut. jika seperti itu dapatkah di sebut sebagai alat pembayaran yang sah. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis National Payment Gateway dalam hierarki perundang-undangan Indonesia berdasarkan tinjauan teori sistem pembayaran, asas pembentuk peraturan perundangan-undangan, serta perspektif hukum Islam teori aż-żari‟ah.Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustakayaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa National Payment Gateway merupakan bentuk upaya Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengatur stabilitas kebijakan moneternya, serta mengikuti perkembanganekonomi. Peraturan Bank Indonesia National Payment Gateway suatu keadaan yang ingin diatasi oleh Bank Indonesia adalah mengurangi peredaran uang yang ada dimasyarakat, pengendalian uang beredar untuk memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan tujuan utama Bank Indonesia tercantum pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 7. Berkaitan dengan teoriaż-żarī‟ah.Sad aż-żarī‟ah merupakan bentuk upaya hukum preventif menghindari pada perbuatan yang dilarang seperti pemalsuan uang, tidak adanya transparasi dana, biaya administrasi yang tinggi, biaya cetak uang rupiah dan uang logam, serta tindakan kriminal dapat diminimalisir.Selanjutnya, fatḥ aż-żarī‟ah Kebijakan National Payment gateway mengarah pada maslahah yang dinashkan dengan memelihara harta hifdzu maalUntuk itu National Payment Gateway menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan di Indonesia