MANAJEMEN PENETAPAN ISTITHA’AH KESEHATAN CALON JAMA’AH HAJI OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Latar belakang penelitian berawal dari diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 yaitu istitha’ah kesehatan jama’ah menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, penelitian ini juga di latarbelakangi dari hasil evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2017 yang masih terdapat permasalahan pada lingkup manajerial dalam pelaksanaan peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 dan terjadinya keterlambatan pada penetapan istitha’ah kesehatan serta penerbitan berita acara oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada musim haji 2017. Penelitian ini termasuk penelitian diskriftif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan dan mengurai data secara sistematik. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan media handphone dan alat tulis. Penelitian ini mengenai fungsi manajemen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melakukan penetapan istitha’ah kesehatan calon jama’ah haji. Analisis data kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan dan membuat kesimpulan dari penelitian. Hasil penelitian bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan proses manajemen namun dalam pelaksanaannya kuantitas pemeriksaan dan pembinaan masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2016. Proses manajemen yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah perencanaan dengan rapat koordinasi lintas sektor pada awal agenda tahunan dalam penetapan tujuan, pelaksana, waktu, dan hal-hal yang perlukan. Pengorganisasian berdasarkan SK Walikota untuk pembentukan tim kesehatan haji dilanjutkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan dalam pembagian beban kerja, dan rincian tugas bagi tim pemeriksa kesehatan haji pada tingkat Kota Yogyakarta. Pengarahan dilakukan dengan penetapan standar pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016, melakukan perbandingan hasil pemeriksaan dengan standar, melakukan tindakan koreksi dengan crosscheck hasil pemeriksaan dan musyawarah tindakan jika terdapat jama’ah yang masuk kategori dua yaitu jama’ah dengan status istitha’ah dengan pendamping dan ketegori tiga yaitu jama’ah dengan status istitha’ah sementara