OPTIMALISASI DANA DESA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KOMPARASI DI DESA WONOKROMO DAN KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017)

Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa adalah untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar suatu desa dapat mandiri secara sosial maupun ekonomi. Peraturan Menteri Desa tersebut juga mengatur mekanisme pengalokasian Dana Desa bagi BUMDes sesuai dengan tipologi masing-masing desa yang dinilai berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu: Desa Maju/Mandiri, Berkembang dan Tertinggal. Namun, dalam tataran implementasinya di lapangan, penggunaan Dana Desa tidak secara maksimal digunakan dan diprioritaskan untuk membangun BUMDes. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan Dana Desa dengan mengkomparasikan tiga tipologi desa yang berbeda di Kabupaten Bantul, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa bagi BUMDes dan bagaimana langkah optimalisasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris dengan subjek penelitian komparasi tiga desa di Kabupaten Bantul yaitu Desa Wonokromo dan Karangtengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, mengklarifikasidan menyajikan data. Setelah dilakukan penelitian dan analisis data,dapat disimpulkan bahwa penganggaran Dana Desa bagi BUMDes di Desa Wonokromo dan Karangtengah masih belum maksimal karena mengalami berbagai kendala yang berbeda di masing-masing desa, sehingga perlu langkah-langkah optimalisasi. Kendala-kendala tersebut diantaranya pergantian rezim yang berpengaruh pada kebijakan fiskal desa, tumpang tindih (overlapping) regulasi yang mengatur tentang desa, terlalu dinamisnya regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, perubahan teknis penyaluran Dana Desa, kegagapan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, minimnya penyertaan modal dari Pemerintah Desa bagi BUMDes, disharmonisasi antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes. Kemudian, dari beberapa kendala tersebut dapat diambil suatu langkah optimalisasi Dana Desa bagi BUMDes, diantaranya: meningkatkan kemandirian desa secara sosial ekonomi maupun politik, penyelesaian sengketa antar lembaga yang membawahi desa, pengawalan proses pembuatan regulasi keuangan daerah dan Dana Desa, melakukan judicial review terhadap regulasi yang dianggap menyimpang, mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolan Dana Desa, menerapkan startegigo public terhadap BUMDes, meningkatkan peran BPD untuk mengawasi kesewenang-wenangan Pemerintah Desa terhadap Pengurus BUMDes