KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PEMBUKTIAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini semakin meningkat. Kekerasan seksual dengan korban seorang perempuan telah mendapatkan perhatian serius di kalangan masyarakat, karena sifat dan dampak yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kekerasan seksual dalam masyarakat sering disamakan dengan pelecehan seksual atau sexual harassment, dimana dalam pengaturannya menggunakan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Tentunya, peraturan tersebut mengatur pelecehan seksual dalam lingkup yang terbatas, yakni lingkup perkosaan, percabulan, dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan media sosial. Namun, pelecehan seksual memiliki terminologi cukup luas, tidak tercakup dalam peraturan tersebut diatas. Sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam hukum pidana agar pelecehan seksual memiliki peraturan secara tersendiri untuk mendapatkan kejelasan dari segi peraturannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengcover pelecehan seksual agar menjamin perlindungan hak-hak terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Kepolisian Resor Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu mendekatkan masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung di lapangan. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang diterapkan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta dalam implementasi penegakan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah membuat suatu kebijakan dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan. Sebagai pelaksana dari Perda tersebut dibuat suatu unit-unit tertentu untuk penanganan pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan, baik preventif maupun represifnya. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual mengalami kendala. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan