PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN BPKB DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2014)

Indonesia sebagai Negara hukum, berbagai aturan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak seseorang, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kasus kriminalitas di Indonesia. Kejahatan-kejahatan seringkali didasari oleh faktor ekonomi yang menyertainya. Kondisi perekonomian yang lemah menjadi alasan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana demi tercukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Salah satu kejahatan yang dilatar belakangi ekonomi yaitu kejahatan pemalsuan surat kendaraan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang kejahatan pemalsuan, terdapat di BAB XII yang mengatur tentang pemalsuan surat. Kejahatan memalsukan surat kendaraan (BPKB Mobil) pernah ditangani langsung oleh Polresta Yogyakarta. Dari fenomena yang ada tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut sebagai karya ilmiah tentang "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Polresta Yogyakarta)", hal ini bertujuan mengetahui permasalahan dalam tindak pidana tersebut dan mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tindak Pidana, teori Penegakan Hukum, dan teori Efektivitas Hukum. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan, yang datanya langsung diperoleh dari Polresta Yogyakarta melalui wawancara dan dilengkapi dengan data yang diambil seperti arsip-arsip Polresta Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu menjabarkan serta menafsirkan data berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk memperoleh suatu kejelasan dari pokok masalah. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu perkara yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar dalam pemalsuan surat BPKB adalah ekonomi dan didukung oleh faktor teknologi. Terkait proses penegakan hukum, Polresta Yogyakarta dalam hal ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan telah sesuai dengan prosedur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Dalam kasus ini, dimulai dari penyelidikan untuk mendapatkan kepastian mengenai tindak pidana, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan. Proses penyidikan diawali dari pemeriksaan saksi yang disusul dengen penetapan status tersangka hingga pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Penyelidik dan penyidik mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan undang-undang. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta untuk menanggulangi kejahatan yang sama adalah dengan melakukan sosialisasi, pemantauan lewat media sosial dan kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas