PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (KAJIAN KASUS MUHAMMAD ALVIN FAIZ PUTRA UST. ARIFIN ILHAM)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur, maka kedua calon mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai. Oleh karena itu, Pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana Hakim sebagai subyeknya haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah untuk memberikan dispensasi tersebut. Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang menikah di bawah umur (usia ±17 tahun) dengan calon mempelai isteri yaitu Larissa Chou. Alasan yang diajukan pada saat itu, salah satunya ialah ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam serta telah mempunyai keinginan untuk menikah dan mendapatkan restu dari keluarga baik mempelai laki-laki maupun wanita. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridisempiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Lokasi penelitian dilakukan di Cibinong, Bogor, penyusun mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz, hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengarkan keterangan dari para saksi yang ada. Kemudian hakim berpendapat, bahwa dispensasi yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan M. Alvin Faiz yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan