IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJAWANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI RSUD KOTA YOGYAKARTA

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sebagai pekerja, wanita memiliki hak-hak khusus untuk di penuhi dan dilindungi haknya. Meskipun sudah diatur didalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap saja masih ada perusahaan yang masih belum melaksanakan peraturan tersebut dengan benar. Seperti pekerja wanita yang bekerja di RSUD Kota Yogyakarta dimana berdasarkan hasil pra survey masih terdapat beberapa hak yang belum diberikan didalam perjanjian kerja. Pada dasarnya perjanjian kerja tersebut dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian kerja semua ditentukan oleh pengusaha, sedangkan pekerja tidak mempunyai kesempatan dalam menentukan isi perjanjian kerja tersebut. Maka pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita tersebut perlu ditinjau dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta melihat bagaimana hukum yang ada, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada para pihak yang dianggap mampu memberikan data yang akurat, pengisian angket sebagai data pelengkap, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja wanita di RSUD Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlindungan hukum pekerja wanita yang sudah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain, pemberian upah yang sesuai dengan Upah Minimal Kabupaten/Kota, hak cuti melahirkan, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal kehormatan wanita yaitu satpam penjaga malam dan tersedianya kamar mandi/wc terpisah dengan pekerja laki-laki. Akan tetapi masih terdapat hak pekerja wanita yang belum terpenuhi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, hak mendapatkan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada pukul 23:00 sampai dengan pukul 05:00 serta tidak mendapatkan hak cuti haid