SENGKETA KEWARISAN ANTARA ORANG ISLAM DENGAN NON-ISLAM

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi berjudul Sengketa Kewarisan Antara Orang Islam Dengan Non- Islam (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK di Pengadilan Negeri Yogyakarta) ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum dari kewenangan absolud atau kompetensi absolud Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam serta bagaimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogykarta menyelesaikan sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang obyeknya adalah sengketa kewarisan antara orang Islam dengan non-Islam yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah perkara Perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan interview dan dokumentasi selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan induksi dan deduksi. Dari hasil pembahasan masalah penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengadilan Negeri memilikikewenangan (kompetensi absolud) untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK. dasar hukum dari ketentuan ini adalah Pasal 50 UU No.2 tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. 2) Majelis hakin Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah melihat pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa penggugat dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.YK ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewarisnya serta mendapatkan bagian yang sama dengan para tergugat. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri yaitu KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung