MEKANISME PASAR:STUDI ATAS PERAN PEMERINTAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dari kondisi ekonomi pasar yang semakin mengglobal, dan dihidupkannya kembali pasar bebas sebagai jalan menuju pembangunan ekonomi, membuat persoalan eksistensi pemerintah dalam perekonomian, khususnya mekanisme pasar perlu diangkat kembali, sejauh mana campur tangan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar dan bagaimana dengan pandangan Islam sendiri ? Sepertinya akan terus menjadi perbincangan dalam pemikiran ekonomi, di mana sebagian negara saat ini sudah mulai mempersiapkan diri ke arah persaingan bebas yang disebut pasar bebas Fakta bergulimya pasar bebas di era globalisasi saat ini yang melatar belakangi keinginan penyusun untuk melakukan studi tentang pandangan hukum Islam terhadap peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach ). Karena penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan mendukung penelitian dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah : Pemerintah atau negara dalam Islam berfungsi sebagai pem1mpm yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan amar ma 'ruf nahi munkar Kepemimpinan yang merupakan manisfestasi dari eksistensi negara atau pemerintah ada!ah mewuiudkan perannya dalam bentuk pengarahan dan pembinaan vang didasarkan pada ajaran-ajaran syari'ah. Mekanismc pasar yang dipercaya oleh sebagian pemikir ekonomi dapat memberikan keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat harus ditinjau kembali, karena dalam realitasnya mekanisme pasar tidak mampu menjamin dirinya ke arah persaingan mumi, yakni tanpa adanya monopoli, oligopoli, penimbunan barang, riba, dan seterusnya. Islam tidak menolak mekanisme pasar yang dilandasi oleh kebebasan individu, selama kebebasan ekonomik oleh individu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh syari' ah. Kebebasan ekonomik yang menjurus dalam bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap sesame manusia dan masyarakat merupakan dasar legalitas intervensi pemerintah dalam pasar, karena dalam pandangan hukum Islam pemerintah bertanggungjawab dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat