PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA BANGUNTAPAN, BANTUL, DIY)

Kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua pasangan telah bercerai. Pasal 105 KHI Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia di bawah 12 tahun/belum mumayyiz, dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak. Meski demikian, dalam prakteknya isi putusan sering diabaikan, banyak pemenuhan nafkah anak yang tidak dilaksanakan ayah, sehingga ibu menanggung biaya anak seorang diri. Selama tahun 2016 tercatat ada 149 perkara perceraian di Kecamatan Banguntapan, dan dari jumlah tersebut diketahui bahwa Desa Banguntapan tergolong tinggi kasus cerainya, yakni terdapat 54 perkara di tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di PA Bantul, selama 4 tahun belum pernah ditemukan adanya pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak. Untuk mengetahui penyebab fenomena terhambatnya pelaksanaan pemberian nafkah anak tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Pengadilan Agama menegakkan pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana upaya istri terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak pasca cerai dan apa yang melatarbelakanginya. Penelitian tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yang datanya diperoleh dari Desa Banguntapan dan Pengadilan Agama Bantul. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Sumber penelitian diperoleh dari 6 janda, 2 duda di Desa Banguntapan serta seorang hakim dan putusan perceraian Pengadilan Agama Bantul. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman dimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca cerai dianalisis berdasarkan substansi, struktur dan kultur hukum serta faktor yang menghambat pelaksanaan nafkah anak di masyarakat dilihat menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum para mantan istri dan mantan suami, sehingga pemberian nafkah kepada anak setelah bercerai tidak berjalan baik di masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum mantan suami menjadikannya lupa akan kewajiban menafkahi anak yang diasuh ibunya. Hal ini didukung oleh kurangnya kesadaran hukum mantan istri memperjuangkan nafkah anak baik dengan jalan ke pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah karena masih banyak diantara mereka yang buta hukum, memendam perasaan benci, mampu secara finansial dan pasrah terhadap keadaan yang dialaminya. Begitu juga dengan sistem hukum pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih belum bisa ditegakkan, karena apa yang terkandung dalam substansi, struktur, dan kultur hukum tidak berjalan selaras, dan masing-masing masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Di Pengadilan Agama masih banyak ditemui praktek hakim dalam persidangan tidak mencantumkan hak nafkah anak sebagai penerima nafkah dari ayahnya karena tidak adanya tuntutan dari istri dan sulitnya pelaksanaan eksekusi karena proses yang rumit dan biaya yang mahal