PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Suatu perkawinan akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu timbulnya harta bersama. Beragamnya istilah harta bersama dalam masyarakat Indonesia tidak mengurangi ma:kna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan pembagian harta yang diperoleh. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dibagi secara adil antara suami istri. Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, namun Islam tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap pribadi pasangan yang telah berumah tangga. Ini dapat dilihat dari diakuinya persekutuan antara suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yang disebut dengan syirkah atau syarikah. Mengenai keberadaan harta bersama telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dalam Bab VII, sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97 dalam Bab XIII. Saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai akan menimbulkan beberapa konsekuensi ya:kni adanya pembagian harta bersama. Permasalahan timbul ketika salah satunya baik suami atau istri menuntut bagiannya yang temyata adalah bukan menjadi haknya. Salah satu kasus yang ditemui adalah yang terjadi antara Siti Hana selaku penggugat dan Ir. Raden Djarot sebagai tergugat. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam. Salah satu bidang hukum perdata yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama untuk diselesaikan adalah mengenai harta benda dalam perkawinan. Penyelesaian perselisihan di antara suami istri dalam pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum atas pembagian harta bersama. Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan pendekatan secara yuridis­ normatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan pembagian harta bersama melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dalam persidangan. Majelis hakim dalam menetapkan keputusan juga telah melalui beberapa pertimbangan. Tidak hanya al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai sandaran tetapi juga berpedoman pada kitab Undang-undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama