PENCATATAN NIKAH SEBAGAI SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU NO 1 Th 1974)

Sebuah bangsa adalah manifestasi dari sekelo:tiipok kecil keluarga. Dengan kata lain, institusi keluarga merupakan komponen terkecil dari suatu bangsa. Sehingga bangsa yang damai, makmur dan sejahtera sangat tergantung secara signifikan dari eksistensi setiap keluarga. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, menaruh komitmen terhadap institusi keluarga dengan cara mewajibkan pencatatan setiap , pemikalian yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan keyakinan kedua uiempelai. Akan tetapi berbeda sekali dengan hukum Islam (fiqh) yang tidak ada tuntutail tentang diwajibkannya pencatatan nikah. Dari sini penyusun mencoba mengtcaji undangn-undang NO 1 Tahun Th 1974 yang mengaharuskan pencatatan nikah, dengan hukum Islam (fiqh) yang belum ada ketentuan di dalamnya. Dengan demikian untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan obyektif, maka dalain penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif-analitik-komparatif sebagai acuan data yang penyusun kumpulkan. Hal tersebut dengan menggunakan cara penalaran induktif yaitu, mencoba melihat realitas sosial tentang masalah "nikah sirri'' dan "poligami liar", yang kedua-duanya dari perkawinan tersebut pada tataran praktiknya ·tanpa sebuah pencatatan, untuk kemudian diambil kesimpulan hukum terhadap kasus tersebut. Di samping itu juga" penyusun menggunakan cara berfikir deduktif, dengan menggunakan kaidah logika, berangkat dari dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berkaitan atau yang masih ada hubungannya dengan masalah pencatatan nikah. ·. Setelah penyusun mengeksplorasi, mendiskripsikan dan menganalisis, maka dapat dinarik konklusi akhir, bahwa pencatatan nikah sekalipun tidak ada ketentuan dalam fiqh bahkan juga al-Qu'an maupun .• as-Sunnah, akan tetapi karena melihat realitas sekarang dan dalam konteks bemegara yang segala penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, maka pencatatan merupakan sesuatu yang niscaya (termasuk pada rukun nikah) mengingat akta nikah bisa dijadikan alat bukti tertulis di pengadilan, jika antara kedua mempelai teijadi perselisihan dan percekcokan. Disamping itu alat bukti tertulis memiliki bergaining yang lebih kuat ketimbang alat bukti saksi, serta lebih menjamin keberadaan istri, baik secara defakto lebih-lebih secara de jure. Karena dengan pencatatan ini seorang istri akan mempunyai bukti hukum yang kuat bahwa ia memang seorang istri yang sah, begitu juga dengan keturunannya, yang hal ini akan berimplikasi pada berbagai hak, seperti hak kewarisan dan keabsahan anak. Serta akan meminimalisir perselingkuhan yang bagi suami sangat potensial untuk melakukan itu. Dengan demikian, kata akhir dari penyusun, semoga hasil penelitian ini yang sudah dalam bentuk skripsi, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang hukum keluarga secara khusus, dan terns dikembangkan oleh para kalangan akademisi secara umum