PEMBERIAN NAFKAH ISTRI KEPADA SUAMI (STUDI ATAS PANDANGAN IBN HAZM)

Pemikiran-pemikiran Ibn Hazm dalam beberapa hal seringkali mengundang kontroversi (baca; perdebatan). Hal ini tergambar jelas pada pandangan-pandangan yang ditawarkan oleh tokoh ini yang kerapkali melawan, untuk tidak menyebut menyalahi arus pemikiran para ulama' pada umumnya. Salah satu pandangan Ibn Hazm dalam bidang hukum Islam yang dinilai oleh beberapa kalangan cukup kontroversi, yakni; pandangannya tentang pemberian nafkah isteri kepada suami. Menurutnya pada saat suami dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sedang istrinya kaya, maka isteri diberikan kewajiban untuk memikul tanggung jawab memberikan nafkah }(epada suami dan keluarganya, dan apa yang dinafkahkan oleh sang isteri atas suami tersebut tidak dianggap (dinilai) hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Atas dasar hal itu, penelitian ini berangkat dari kerangka dasar bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang pemberian nafkah isteri kepada suami. Persoalan yang diteliti adalah; pertama, bagaimana metode istinbiit yang digunakan Ibn Hazm dalam menetapkan status pemberian nafkah isteri kepada suami?, kedua, bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan?. Dikarenakan tujuan pP,nelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah alasan hukum (metode istinbiit) yang digunakan Ibn Hazm untuk memperkuat pandangannya, maka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan U$iif al­ jiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji secara kritis metode­ metode istinbiit hukum Islam. Setelah dilakukan analisis, maka, dari pembahasan penelitian ini dapat ditemukan bahwa; pertama, metode istinbiit yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam memperkuat pandangannya adalah mengambil zahir na$$ al-Qu6in... yaitu surat al-Baqarah ayat 233. Ibn I:Iazm memahami kalimat "wa 'ala al-Warisi mislu zalika:" adalah kewajiban isteri memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, isteri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu. Kedua, pendapat Ibn Hazm di satu sisi dapat dijadikan altematif solusi ketika persoalan nafkah muncul dalam keluarga, jadi solusi yang dapat ditempuh tidak hanyafasakh perkawinan. Namun di sisi lain, pengalihan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan (isteri) dalam urusan finansial, karena terkesan tidak mempertimbangkan unsur kerelaan isteri sebagai pemegang hak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji Hukum Islam khususnya dan para pecinta ilmu pada umumnya