PENGARUH PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Permasalahan dalam skripsi ini mernbahas tentang ketentuan aturan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan status anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Perkawinan batal atau dapat dibatalkan disebabkan oleh tidak (kurang) memenuhi aturan-aturan dalam hokum perkawinan Islam. Aturan-aturan yang dimaksud adalah pemenuhan rukun dan syarat sebelum melaksanakan akad perkawinan. Akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dikatakan sebagai akad perkawinan yang tidak sah. Penulis memfokuskan penelitian pada ketentuan KHI tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diikuti oleh niat pelaku dalam melakukan pelanggaran perkawinan sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan dipandang tidak sah oleh hukum syara'. Aturan KHI tentang pembatalan perkawinan tidak menyatakan tentang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan, padahal hal ini berpengaruh terhadap hubungan yang dilakukan oleh suami istri dan terhadap anak (apabila telah ada) dalam perkawinan tersebut. Kesengajaan dalam melaksanakan akad perkawinan dengan tidak mernenuhi rukun dan syarat, jelas berbeda dengan pelaksanaan akad perkawinan karena ketidaktahuan para pihak tentang tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan tersebut, sehingga dipandang tidak sah dan batal. Hubungan suami istri di dalam perkawinan yang tidak sah karena kesengajaan (melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan akad), tidak bisa dikatakan sebagai hubungan wati' syubhat, yang apabila dari hubungan tersebut dilahirkan seorang anak, dikatakan sebagai anak syubhat, yang kedudukannya sama dengan anak sah. Berbeda dengan perkawinan yang batal atau dibatalkan karena ketidaktahuan para pihak tentang pelanggaran yang dilakukan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dikatakan sebagai anak syubhat. Penelitian dalam skripsi ini merupakan :penelitian kepustakaan (librcay research), dengan menggunakan pendekatan yuridis, yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan dan pendekatan normaif, yang mengkaji permasalahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama, serta norma-norma hukum yang berlaku sebelumnya. Ketentuan pembatalan perkawinan dalam KHI tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan pada kemaslahatan anak itu sendiri yang tidak sepantasnya menanggung beban kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Walaupun pada dasarnya anak tersebut bukan anak syubhat, prinsip-prinsip syari'at sama-sama menganjurkan tidak diperkenankan menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari benih mereka sebagai anak zina (anak haram), sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkan anak tersebut sebagai anak syubhat