TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAANNYA DI DESA PRINGGASELA LOMBOK TIMOR

Dengan mengingat kenyataan, begitu banyaknya terjadi perceraian di Desa Pringgasela terutama perceraian dibawah tangan dengan fenomena kawin cerai begitu mudah dilakukan, serta banyak menimbulkan berbagai problem ditengah masyarakat Pringgasela dengan banyaknya kasus perceraian di bawah tangan. Dimana kawin cerai adalah suatu hal yang wajar dan bukan masalah tabu lagi untuk dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat.. Bahkan ada yang pernah melakukan kawin cerai sampai lima kali. Adapun pokok masalahnya, bagaimanakah akibat hukum dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Desa Pringgasela serta bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap perceraian tersebut. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan, adapun pengumpulan datanya dengan wawancara, dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis deskriftif kualitatif, dimana data dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis material, normatif dan sosiologi. Temuan penelitian ini menunjukkan begitu banyaknya masyarakat di Desa Pringgasela yang melakukan kawin cerai terutama perceraian di luar sidang pengadilan atau cerai dibawah tangan dan banyaknya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama. Secara umum dapat dikatakan karena hal ini adalah suatu kcbiasaan yang tcrjadi di masyarakat Pringgascla dan banyaknya kasus ccrai gugat di Pcngadilan Agama karcna kcsadaran dari pihak istcri yang tclah di ccrai talak oleh suaminya. ltupun tujuan isteri hanya untuk mendapatkan surat aktc cerai dari Pengadilan, agar nanti mudah untuk melakukan perkawinan lagi bukan didasarkan pada ketaatan pada hukum nasional lagi melainkan untuk memenuhi syarat agar nanti mudah dan bisa dinikahkan oleh pihak KUA, karena masyarakt Pringgasela lcbih cenderung taat dan patuh kepada hukum agamanya dari pada Undang-Undang. Adapun taktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah tidak adanya kerukunan dan keserasian dalam rumah tangga, perkawinan dibawah umur, faktor tenaga ke ja, ekonomi dan faktor lingkungan, kebiasaan serta pemahaman keagamaan mereka. Adapun akibat hukumnya tidak bcgitu menimbulkan masalah yang berarti bagi masyarakat Pringgasela, karena masalah mercka diselcsaikan sccara kekeluargaan Untuk menekan jumlah pcrceraian, diharapkan suami isteri selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga serta menanamkan rasa saling percaya, keterbukaan dan kejujuran. Kepada pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah setempat untuk !ebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang­ Undang No. I tahun 1974, terutama tcntang Perceraian dengan mclibatkan pihak­ pihak yang dirasakan mempunyai pengaruh terhadap ketaatan hukum masyarakat. Dan juga diharapkan kepada para pihak suami isteri dan masyarakat untuk segera mcnyadari dan mengambil pelajaran dari kasus pcrccraian itu schingga para pihak tidak dirugikan dan dikecewakan oleh pihak lain