STUDI KOMPARASI TERHADAP HARTA PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT MALAHAYU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1TAHUN 1974

Malahayu merupakan salah satu dcsa yang berada di kecamatan Banjarharja kabupaten Brebes, letaknya di tengah-tengah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Adat yang berlaku di desa tersebut merupakan kombinasi adat yang mencirikhaskan adat Jawa Barat (sunda) dan Jawa Tengah. Hal ito terlihat jelas khususnya dalam adat perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga tentunya diperlnkan harta kekayaan, karena dcngau harta kekayaan inilah suatu keluarga dapat menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Harta dalam suatu perkawinan atau yang disebut sebagai harta perkawinan keberadaannya diakui oleh sem,ua hukum adat yang ada di Indonesia, termasuk diautaranya adat Malahayu. Dalam adat Malahayu, keberadaan harta perkawinan merupakan harta yang ben:da da!!! suat:: keluarga disebabkan adanya hubungan perkawianan baik yang menyangkut harta pribadi masing-masing suami isteri sebagai harta bawaan (harta asal) !!!!!!!pun h2rta bers2ma sebagai harta p_ensaharian bersama setelah mereka terikat dalam suatu perkawinan. Bahkan dengan adanya harta serahan sebagai harta yang dibawa oleh suami kepada isteri. Selain hokum adat, Undang-undang No. 1 tabun 1974 juga mneg2!!!!' tentang perkawinan yang didalamnya juga mnegatur harta benda dalam perkawinan yang term nat pada Bab VII pasal35, 36, dan 37. dalam Undang­ undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan mengenai macam-macam harta perkawinan yang meliputi ; harta bersama, dan harta bawaan yang kemudian harta bawaan dibedakan kepada harta pribadi suami atau isteri, harta warisan dan harta hadiah, serta penbagian harta perkawinan sebagaimana dalam hokum adat Malahayu. Namun meugenai pegelolaanuya kedua hokum tidak membicarakannya secara langsung sehingga penyusun disini mencoba untuk menganalisa dari kedua hokum tersebut mengenai pengelolaan harta perkawinan dengan menyajikan konsep maslahalz mursalah sehingga dapat diketahui bagaimana cara pengelolaan serta pembelanjaan harta perkawinan tersebut