KONSEP JARIMAH HUDUD DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL

Hukum pidana Islam, khususnya jarimah wdud merupakan ketetapan yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an dan Nabi Muhamad dalam sunnahnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia, konsep jar7mah f.wdiid ini tidak dapat - atau Iebih tepatnya jarang - ditemukan, apalagi ketika melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bahkan upaya penerapan konsep hukuman ini seialu menimbulkan resistensi yang cukup kuat, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri. Padahal setiap muslim yang benar-benar meyakini kebenaran al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah berikut sunnah Nabi Muhammad mempunyai kewajiban penuh untuk dapat melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Dari Jatar belakang pemikiran tersebut, kemudian muncul pertanyaan bagaimana relevansi konsep jm:Zmah /Judiid dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan bagaimana pula eksistensi hukum pidana Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penyusun mencoba mengkaji kembali berbagai literatur yang membahas mengenai konsep jarzmah f.wdud. Setelah data-data tersebut disajikan, penyususn kemudian melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Ada dua hal yang kemudian dapat penyusun sajikan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Pertama, bahwa jarzmah l}.udud bila dikaitkan dengan fenomena perubahan sosial menunjukkan pengertian bahwa dalam berupaya untuk mengaktualisasikan konsep jarzmah f:zudud ini dapat menerapkan proses graduasi dalam penetapan hukuman. Selain itu kesadaran hukum masyarakat pun diarahkan untuk dapat memahami ketetapan-ketetapan jarimah l]udud ini, sehingga masyarakat pun dapat menerima dan senantiasa mampu beradaptasi dengan ketetapan tersebut. Kedua, bahwa eksistensi hukum pidana Islam secara yuridis tidak dapat ditemukan dalam ketentuan undang­ undang hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan setiap umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengaktualisasikan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad