RELASI ISLAM DAN NEGARA (STUDI PEMIKIRAN POLITIK IR. SUKARNO)

Polemik mengenai hubungan antara Islam dan negara berawal dari tahun 1924, ketika Kemal Pasha mensekulerkan Turki. Keputusan Kemal ini mendapat reaksi dari para cendikiawan muslim baik yang pro maupun yang kontra di seantero dunia. Pertentangan ideologis ini juga teljadi di Indonesia, yang saat itu hendak menjadi negara merdeka. Perdebatan ini berlangsung pada sidang BPUPKI, ketika Ki Bagus Hadikusumo yang mewakili golongan Islam puritan menghendaki negara Islam, sedangkan golongan nasionalis tidak menghendaki Islam dijadikan dasar negara. Sebagai kompromi pertentangan ideologis tersebut, Sukamo mengajukan konsepsinya mengenai dasar negara yang kemudian terkenal dengan sebutan Pancasila. Pertentangna ideologis ini menghebat pada tahun 1940-an antara Sukamo versus Natsir. Pertentangan ideologis ini terulang kembali ketika rezim Orde Barn runtuh. Demokratisasi memberikan peluang kebebasan berpendapat dan berideologi telah memunculkan kembali perdebatan mengenai dasar negara. Hubungan agama (Islam) dan negara mencuat ke permukaan nasional. Munculnya partai Islam, kerusuhan sosial yang mengandung unsur SARA di sejumlah daerah dan fenomena terorisme (peledakan born) yang mengusung terma Agama (Islam) adalah menunjukkan bahwa masalah mengenai hubungan antara Islam dan negara belum tuntas. Berbicara tentang pemikiran seorang aktor sejarah pada zaman tertentu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, sosial, budaya, dan situasi intelektual yang berkembang pada saat itu. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, dengan tujuan untuk meneliti hubungan antara ide pada satu fihak, kecenderungan emosional di fihak lain dan kepentingan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian mendiskrip kannya secara general pokok-pokok pemikiran Sukamo dan menganalisanya dengan menggunakan nalar deduktif, dengan tujuan untuk mencari sinergi dengan konsepsinya mengenai relasi Islam dannegara. Dalam konteks kekinian (orde reformasi), hubungan Islam dan negara harus dirumuskan secara total, sehingga tidak ada lagi ganjalan di kemudian hari, yang berakibat pada kerusuhan sosial, terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu, mempertimbangkan kembali pemikiran tokoh pendiri bangsa mutlak diperlukan, dan Sukamo menawarkan ideologi Nasionalisme sebagai pemersatu Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa pandangan Sukamo mengenai hubungan antara Islam dan negara harus dipisah. Dengan asumsi dalam Islam tidak ada ayat yang secara tegas menganjurkan berdirinya negara Islam, Islam hanya memberikan dasar-dasar berbangsa dan bemegara yang baik (Islami) dan tidak adanya kesepakatan ulama' mengenai negara Islam semakin mempertegas pendirian Sukamo. Di samping itu, menurut pandangannya, agama adalah urusan pribadi. Sukamo juga lebih tertarik untuk mengambil sisi subtansi Islam (aqidah) daripada syari'ahnya. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya jawa (kejawen) masih begitu kental dalam benak pemikiran Sukamo. Dan hal inilah yang melatar belakangi pemikiran Sukamo menolak Islam dijadikan dasar negara