HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM FIQH (STUDI TERHADAP HAK ISTRI UNTUK MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DAN MENENTUKAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF GENDER)

ABSTRAK Persoalan hak-hak reproduksi merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Suatu hal yang ironis bahwa masih banyak perempuan yang tertindas padahal itu berkaitan dengan proses reproduksinya Sampai saat ini persoalan hak reproduksi perempuan masih menyisakan banyak persoalan, karena ia berada pada wilayah privat sehingga seringkali sulit untuk diungkap. Diantara yang paling menonjol adalah dalam persoalan relasi seksual, dapat dilihat bahwa perempuan seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Hubungan seksual bagi perempuan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban 'Sehingga tidak ada hak baginya untuk menolak keinginan suaminya. Persoalan kedua adalah mengenai hak untuk menentukan kehamilan, perempuan seringkali kehilangan otoritasnya untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilannya, padahal perempuantah yang sesungguhnya lebih mengerti akan tubuhnya dan tugas berat yang diembannya. Disamping itu, berrnainnya otoritas agama, membuat persoalan ini kian sulit diselesaikan. Fiqh dalam hal ini, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang banyak digugat oleh kalangan feminis, karena dipandang banyak menampilkan produk hukum yang tidak adil gender. Penelitian ini kemudian difokuskan pada dua persoalan, yakni bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh, serta perspektif gender terhadapnya. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelusuran kembali bagi sumber-sumber hukum serta kajian-kajian terhadapnya (/i(;h), agar dapat dihadirkan sebuah perspektif baru bagi hukum Islam (/iqh) yang selama ini dipandang tidak sensitif gender, terutama yang berkaitan dengan persoalan hak-hak reproduksi perempuan. Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa didalam fic;h hubungan seksual ba!:,Fi istri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya istri han1s selalu siap melayani, dan tidak boleh menolak kapanpun dan dimanapun suami menginginkannya . Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstruksi ini, karena ia dianggap sebagai kompensasi atas pelayanan seksual istri . Penolakan yang dilakukan istri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (nwyii::), yang juga menyebabkan gugurnya hak nafkah serta pemahaman bolehnya suami memukul istrinya Islam (/iqh) juga pada dasamya membolehkan manusia untuk mengatur kehamilannya melalui pro!;.ran Keluarga Berencana (tan lm an-nasi..family planning). Namun dalam hal penentuan kehamilan istri cenderung kehilangan haknya karena bermainnya otoritas suami dalam keluarga . Hal ini dikarenakan adanya pemahan suami sebagai pemimpin keluarga , dan anak sebagai otoritas ayah . Fungsi istri juga diperlakukan sekedar sebagai fungsi biologis untuk memenuhi hasrat suamL sehingga jaminan krhadap kesehatannyapun dianggap tidak menjadi tanggungan suam i . Konstruksi fiqh semacam itu dipandang sangat tidak adil , dan banyak mclahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan . subordinasi , dan stereotip . 1-Jal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama tlqh terhadap ayat al -Qur'an dan hadis dalam proses pembentukan hukum (fiqh), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat