PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KEPERDATAAN DAN HAK SIPIL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH)

Tentang status keperdataan anak di luar nikah merupakan salah satu masalah yang sensitif untuk dibahas. Stakeholder sebagai aktor kebijakan memiliki peran penting dalam mengambil sikap. Dalam hal ini adalah lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi) berperan untuk memberikan solusi kebijakan sebagai bentuk perlindungan kepada setiap warga negara. Berawal dari uji materil Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang diajukan Aisyah Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak puteranya agar diakui dan mendapatkan hak keperdataannya sebagai anak almarhum dari hasil perkawinannya dengan Moerdiono. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang Perkawinan tersebut, dengan pertimbangan dan penjelasan maka mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status keperdataan anak di luar nikah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan analisis kebijakan publik yang mendeskripsikan peran pemerintah sebagai stakeholder untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan terhadap warga negaranya. Stakeholder yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusannya sebagai perlindungan terhadap anak. Adapun pokok masalah kajian yang dibahas pada penelitian ini mengenai peran stakeholder sebagai pemangku kebijakan publik dalam mengambil keputusan dan implikasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Keperdataan Anak di Luar Nikah, merupakan bagian dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Atas dasar sebagai warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan serta kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi yang membedakan antara anak sah/tidak, serta mendapatkan hak-hak administratif kewarganegaraan dan keperdataan yang diperoleh. Putusan tersebut terhadap anak di luar nikah memiliki kepastian hukum dan mempertegas hak keperdataan dan hak sipil yang merupakan wujud dari perlindungan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan wujud dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya