TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi di masyarakat yang mana cukup alot dalam penyelesaiannya akibat kesulitan pembuktian materilnya. Jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Namun, penerapan beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Dari uraian tersebut, muncul pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu bagaimana analisis yuridis-normatif hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mendasarkan pada analisis data. Pendekatan yang digunakanyuridis-normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan juga pasal 66 KUHAP karena beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik tidak menggunakan asas praduga tak bersalah secara mutlak akan tetapi secara terbatas dan berimbang. Disamping itu Undang- Undang tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (dalam Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik) merupakan aturan khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generalis. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencemaran nama baik juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari’at