ALIH FUNGSI KAWASAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG DI KAWAH DARAJAT KE HUTAN INDUSTRI PARIWISATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kawasan konservasi di kawah Darajat Garut dialihkan fungsinya menjadi hutan Industri pariwisata menjadi persoalan dalam lingkungan hidup. Pengendalian kegiatan pembangunan dan operasional industri dalam prakteknya di lapangan berwujud konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang muncul adalah alih fungsi kawasan konservasi hutan lindung di kawasan Darajat ke hutan industri pariwisata, faktor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksaan alih fungsi kawasan konservasi hutan lindung di kawasan Darajat ke hutan industri pariwisata, dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan Darajat Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan metode pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakan dan studi lapangan. Alat pengumpul data dengan cara menginventarisasi bahan hukum berupa catatan tentang bahan bahan yang relevan dan analisis data dengan cara dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya. Faktor faktor penghambat adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di pemangku kepentingan sebagai contoh konversi lahan hutan ke pembagunan pariwisata. Kegagalan sistem ekonomi sehingga tidak mampu memperoleh nilai lingkungan yang sebenarnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya fungsi dari sumberdaya hutan yang tidak ada pasarnya, kebijakan fiskal seperti subsidi input dan kebijakan non-fiskal seperti kemudahan dalam prosedur untuk mendapatkan ijin membuka kawasan hutan meningkatkan keputusan untu mengkonversi lahan hutan. Upaya hukum mengelola limbah, baik limbah cair, padat dan gas (emisi gas buang), dengan adanya pengelolaan limbah yang benar, maka air limbah dan gas buang dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Suatu kota harus mempunyai instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu, baik limbah padat maupun cair. Dengan demikian, kualitas hutan dapat terjaga. Kata Kunci : Konservasi Hutan Lindung Ke Hutan Industri Pariwisata, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup