KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA GUNA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat bersikap profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam rangka Manajemen Apartur Sipil Negara, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil penelitian lapangan pada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara dikategorikan berkedudukan sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif) dan merupakan organ pendukung atau penunjang (state auxiliary organs/auxiliary institutions) serta merupakan independent supervisiory bodies, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, KASN memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Ketiga, Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh KASN dalam kaitannya dengan pengawasan ASN antara lain berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dipandang menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga kepegawaian lainnya, selain itu kelembagaan KASN yang hanya berdomisili/berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan dalam kaitannya dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), meskipun ada keharusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah untuk berkoordinasi dengan KASN. Permasalahan dan kendala tersebut perlu penanggulangan yang masif melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan pembentukan perwakilan KASN di Daerah. Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negar