PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA SEKSI PENERTIBAN BIDANG OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya masalah efektivitas kerja pegawai pada Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang masih rendah. Masalah tersebut dipengaruhi implementasi kebijakan K3 yang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah (problem question) adalah “seberapa besar pengaruh Implmentasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Implmentasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey melalui pendekatan kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 74 orang responden dari anggota populasi sebanyak 272 orang dengan menggunakan teknik simple random sampling. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah Path Analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel implementasi kebijakan K3 yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung secara empiric telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Adapun besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai ditentukan oleh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dimana dimensi sumber daya secara parsial memberikan pengaruh paling besar terhadap efektivitas kerja pegawai, sedangkan dimensi disposisi atau sikap memberikan pengaruh paling kecil. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung belum sepenuhnya dapat dijalankan secara efektif, sehingga mempengaruhi efektivitas kerja pegawai di lingkungan Satpol PP Kota Bandung khususnya pada Seksi Penertiban Bidang Operasional,