KEDUDUKAN SERIKAT KARYAWAN GARUDA (SEKARGA) DALAM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Salah satu tugas dan peran Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yaitu membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah kedudukan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dengan perusahaan; dan Bagaimanakah implementasi Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dengan perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakan yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Kedudukan Serikat Karyawan Garuda dalam perundingan perjanjian kerja bersama yaitu bahwa Kedudukan Sekarga yaitu sebagai pihak yang mewakili Karyawan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan Manajemen. Hambatan yang terjadi dalam Perundingan Perjanjian Kerja Bersama oleh Sekarga dengan Perusahaan sehinga berakibat lamanya Perundingan Perjanjian Kerja Bersama, hal tersebut disebabkan diantaranya adalah Ketidakmengertian Pengurus serikat, sehingga tidak menjalankan hak-haknya secara optimal sebagai pihak dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama.Dalam implementasinya, proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama antara Sekarga dengan perusahaan tidak berjalan secara optimal, seperti halnya dalam Kasus perselisihan Perjanjian Kerja Bersama pertama yang penyelesaiannya hingga tahap anmaning dan dari segi waktu memakan waktu yang sangat lama, yaitu sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, selain itu, dalam perundingan PKB Tahun 2014-2016, terdapat ketidaksefahaman antara perusahaan dengan Sekarga dimana terdapat pasal-pasal pending dalam PKB. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah Guna mengoptimalkan kedudukan dan fungsi Serikat Pekerja Karyawan Garuda, maka seyogyanya para karyawan yang mendapat mandate sebagai pengurus adalah orang-orang yang memahami ketenagakerjaan dan hubungan industrial sehingga dapat memperjuangkan dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kata Kunci: Kedudukan Serikat Karyawan Garuda, Perjanjian Kerja Bersama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200