KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUKAAN KOTAK SUARA OLEH KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PILKADA 2018 DI KOTA CIREBON

Pembukaan kotak suara ialah proses, cara dan perbuatan membuka suatu kotak suara dalam suatu pemilihan. Pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang seharusnya dapat menjadi sebuah tindak pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi UU yang pada pokoknya memberikan ancaman pidana bagi KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara. Kasus pembukaan suara di Kota Cirebon, tindak pidana tersebut dilakukan terhadap kotak suara pada 24 TPS di 6 Kelurahan di 4 Kecamatan. KPPS membuka kotak suara karena di dalam kotak suara terdapat berkas pemungutan dan perhitungan suara juga surat pengantar dan sampul yang berisi form C dan C1 KWK yang seharusnya berada diluar kotak suara, sehingga pembukaan kotak suara bertujuan untuk mengeluarkan surat pengantar dan sampul yang berisi form C dan C1 KWK. Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Serta menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dll dan bahan hukum sekunder seperti asas, pakar dan teori hukum, bahan hukum tersier seperti kamus disertai dengan wawancara. Adapun analisis data menggunakan metode Yuridis Kualitatif juga Penafsiran autentik. Hasil penelitian menunjukan akibat hukum pembukaan kotak suara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bagi pasangan calon berupa pemungutan suara ulang jika terbukti terjadi pembukaan kotak suara oleh penyelenggara yang tidak sesuai dengan tata cara yang seharusnya. Bagi penyelenggara pemungutan suara dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan. Pemberian sanksi administratif terhadap tindak pidana pembukaan kotak suara oleh KPPS pada Pilkada 2018 di Kota Cirebon tidak lah tepat karena tindakan KPPS melanggar Pasal 193 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang karena kelalaianya tidak mengapuskan pidana sebab sudah memenuhi rumusan delik. Pembukaan kotak suara oleh KPPS sering terjadi saat Pilkada karena kurang cermatnya petugas KPPS dalam memahami regulasi tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara yang disebabkan karena kurangnya optimalisasi bimbingan teknis karena bimbingan teknis hanya diberikan kepada ketua KPPS saja. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kotak Suara, KPP